Talaud Jadi Yang Pertama Canangkan Zona Integritas se-Sulut

banner 468x60

JURNALSWARA, Talaud – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Talaud menjadi yang pertama diantara Kabupaten/ Kota di Sulawesi Utara dan kedua setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara untuk pencanangan pembangunan Zona Integritas.

Mewujudkan hal tersebut, Bupati kepulauan Talaud Elly Engelbert Lasut didampingi Wakil Bupati Moktar Arunde Parapaga bersama saksi kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Sulawesi Utara Beligan Sembiring dan Kepala Ombudsman RI perwakilan Sulawesi Utara Meilany Limpar melakukan penandatanganan piagam Pembangunan Zona Integritas, bertempat di Kantor Bupati Talaud, pekan lalu.

Bupati Elly Engelbert Lasut dalam keterangannya mengatakan, zona integritas itu adalah semacam kebulatan tekad, sikap dan upaya untuk merealisasikan Zona bebas korupsi. Kemudian dicanangkan di sekertariat daerah dan di Dinas Badan yang dianggap siap.

” Ini adalah pengingat agar kita menghindarkan diri dari grativikasi, korupsi, KKN. Semuanya itu nanti kemudian akan direalisasikan dalam bentuk pengelolahan keuangan daerah,” kata Bupati kepada media ini, Selasa ( 5/7/2022).

Pencanangan Zona Integritas Pemkab Kepulauan Talaud oleh Bupati Elly E Lasut dan Wabup Moktar A Parapaga disaksikan BPKP.

Menurut Bupati, pengelolahan keuangan daerah kita arahkan pada sistem informasi pemerintahan daerah yang semuanya itu berdasarkan aplikasi yang dipantau langsung oleh BPK dan kemendagri.

” Sehingga ini kemudian kita akan berada pada real bebas korupsi. Jadi ini mengingatkan sama dengan melakukan pengawasan tentang slogan -slogan untuk memberikan dorongan kepada PNS untuk melakukan harapan dari Pemda,” pungkasnya.

Sekertaris Daerah Yohanis B.K Kamagi menambahkan, ini dalam rangka peningkatan nilai reformasi birokrasi. Contohnya SAKIB mendapat nilai B, kita berharap tahun depan SAKIB bisa BB atau A.
” Seperti yang dikatakan Kepala BPKP se Indonesia baru satu Kabupaten yang diluar pulau Jawa yang mendapat nilai A, “kata Kamagi.

Sekda juga menjelaskan, nilai reformasi birokrasi Kabupaten Kepulauan Talaud baru mendapat nilai C. Jadi langkah-langkah yang harus dilakukan antara lain membangun zona Integritas dalam delapan area perubahan.

” Langkah-langkah yang akan diambil yakni Pemda akan bermohon ke BPKP, untuk melakukan pendampingan,” jelasnya.

Disatu sisi, menurut Sekda Kamagi, Ombudsman RI datang bersama sama, karena ini terkait indeks pelayanan publik.

” Diharapkan dengan adanya zona Integritas indeks pelayanan Publik Kabupaten Kepulauan Talaud akan semakin lebih baik dan mendapatkan prestasi,” harapnya.

Diketahui, Pencanangan Pembangunan zona Integritas di Kabupaten Kepulauan Talaud demi mewujudkan pelayanan bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM). (Wil)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60