DPD Paparkan Pandangan Tentang Keputusan MPR No 8 di Unsrat

banner 468x60

JURNALSWARA, Manado – Dewan Perwakilan Daerah mengunjungi Fakultas Hukum Unsrat untuk memaparkan pendapat DPD tentang Keputusan MPR No 8 Tahun 2019 untuk di uji sahihkan alademisi yang ada dan terundang dalam diskusi di Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Sulawesi Utara, Jumat (1/4) pagi.

Berikut  ini penyampaian Stefanus BAN Liow sebagai Senator asal Sulut dalam diskusi tersebut.

Sebagaimana tema yang telah kami sampaikan di atas, bahwa kegiatan diskusi kali ini akan difokuskan pada Pandangan Kelompok DPD terhadap Keputusan MPR Nomor 8/MPR/2019 tentang Rekomendasi MPR Masa Jabatan 2014-2019. Adapun konsep dari pandangan Kelompok DPD ini sendiri merupakan langkah politik yang coba diambil oleh Kelompok DPD di MPR guna menyikapi apa yang telah dihasilkan oleh MPR masa jabatan 2014-2019 yang memuat 7 (tujuh) Rekomendasi yakni sebagai berikut:

1. Pokok-Pokok Haluan Negara;
2. Penataan Kewenangan MPR;
3. Penataan Kewenangan DPD;
4. Penataan Sistem Presidensiil;
5. Penataan Kekuasaan Kehakiman;
6. Penataan Sistem Hukum dan Peraturan Perundang-undnagan Berdasarkan Pancasila Sebagai Sumber Hukum Negara; dan
7. Pelaksanaan permasyarakatan nilai-nilai Pancasila, negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika, serta Ketetapan MPR.
Berdasarkan kajian awal yang telah dilakukan oleh Kelompok DPD di MPR, bahwa isu-isu yang coba dikembangkan dalam Keputusan MPR tersebut memiliki hubungan yang sangat relevan dengan pelaksanaan pemerataan pembangunan, relasi hubungan antar lembaga negara, baik yang berada di ranah eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta upaya meneguhkan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, semangat NKRI serta Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan cerminan kehidupan bangsa Indonesia.
Sebagai lembaga perwakilan daerah tentunya DPD memiliki kepentingan untuk terus mengawal setiap kepentingan daerah dalam kerangka menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. DPD melihat bahwa ketujuh konteks yang telah dikaji serta coba dikembangkan dalam rekomendasi MPR tersebut merupakan satu rangkaian yang dapat membawa bangsa Indonesia menjadi lebih tumbuh dan berkembang dengan segala potensi dan kearifan lokal yang ada.
Bila dikaitkan dengan perkembangan global yang ada saat ini maka diperlukan sebuah panduan serta pemahaman yang menyeluruh terhadap konsep-konsep yang telah dikembangkan tersebut. Mulai dari bagaimana pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan yang dapat dikembangkan melalui penerapan pokok-pokok haluan negara, optimalisasi peran MPR yang dapat diarahkan sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengagregasi setiap kepentingan politik yang diwakili oleh partai politik maupun kepentingan kewilayahan melalui perwakilan daerah yang ada didalamnya sampai dengan perannya untuk dapat memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta Ketetapan MPR.

Salah satu agenda pembahasan DPD.

Para Peserta Diskusi Yang Saya Hormati,

Bila kita melihat dari ketujuh rekomendasi yang ada tersebut maka fokus kami sebagai lembaga perwakilan daerah tentunya adalah bagaimana mengoptimalisasi penataan kewenangan DPD dalam tatanan sistem ketatanegaraan yang ada saat ini. DPD sebagai “penyambung” kepentingan daerah tentunya harus dapat menjadi yang terdepan dalam mengawal setiap kebutuhan daerah, utamanya dalam kerangka menciptakan sebuah hubungan pusat daerah yang lebih seimbang dan selaras melalui penerapan otonomi yang dapat menempatkan daerah sebagai subyek dari penyelenggaraan pembangunan dan bukan hanya sekedar obyek dari keinginan pusat yang terkadang mengenyampingkan potensi-potensi yang ada di daerah.
Namun, sebagai lembaga negara yang memiliki legitimasi kuat dikarenakan proses rekruitmen yang dipilih langsung oleh masyarakat di daerah maka DPD beranggapan bahwa ketujuh rekomendasi yang telah dihasilkan oleh MPR masa jabatan 2014-2019 tersebut memiliki nilai yang sama penting guna membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik dan siap menghadapi segala tantangan, baik tantangan yang muncul dari dalam maupun tantangan yang datang dari luar dan “merongrong” nilai-nilai luhur bangsa sebagaiman yang telah ditanamkan oleh para pendiri bangsa. Atas dasar hal tersebut maka Kelompok DPD di MPR telah mencoba untuk menyusun pandangan dan tanggapannya terhadap ketujuh rekomendasi tersebut.
Sehubungan dengan hal itu, guna mendapatkan pemikiran yang komprehensif maka diperlukan sebuah tahapan yang dapat menguji atau memperdalam pandangan dan pendapat yang telah coba kami susun tersebut. Kalangan akademisi yang merupakan kumpulan dari jiwa-jiwa intelektual tentunya merupakan golongan yang kami anggap tepat untuk dapat menelaah secara mendalam dari sudut pandang teoretis terhadap pandangan Kelompok DPD atas Keputusan MPR Nomor 8/MPR/2019 dimaksud.
Hadirin yang berbahagia,
Berdasarkan pokok-pokok diskusi yang kami sampaikan dikesempatan awal ini, tentunya kami mengaharapkan adanya sebuah pemikiran yang berlandaskan teoretis guna memberikan masukan yang konstruktif dalam mengritisi apa yang telah coba kami susun tersebut.

Senator SBAN Liow

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan guna mengawali diskusi hari ini, semoga dapat memberikan gambaran terhadap maskud dan tujuan kehadiran kami kali ini. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi atas kesediaan serta kerja samanya dalam mengadakan kegiatan ini. Ucapan terima kasih serta penghargaan kami sampaikan juga kepada para Narasumber yang telah menyempatkan hadir dan meluangkan waktunya guna memberikan masukan serta pandangannya terhadap konsep yang telah kami susun. Kepada para peserta diskusi, kami juga ucapkan terima kasih dan salam hormat kami karena telah menyempatkan hadir dan meluangkan waktunya, kami berharap nanti di dalam kegiatan diskusi para peserta dapat berperan secara aktif guna menyumbangkan buah pemikirannya. Semoga apa yang telah dan akan kita lakukan dalam kegiatan ini dapat memberikan sebuah kontribusi positif bagi penyempurnaan sistem ketatanegaraan Indonesia kedepan, selamat berdiskusi.

Civitas Akademika Unsrat mendukung pandangan dan pendapat Kelompok DPD RI di MPR RI Terhadap Rekomendasi Masa Jabatan 2014-2019. Mendukung adanya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), Penguatan MPR RI dlm menyusun dan perumuskan PPHN, Penguatan Kewenangan DPD RI, penghapusan syarat presidential threshold.

Dalam diskusi tampil sebagai Narsum : Dr. Agustinus Terang Narang, SH (Anggota DPD RI/MPR RI), Dr. Ferry Liando, SIP,M.Si (Dosen FISIP Unsrat), Dr. Danny Pinasang, SH,MHum (Wadir I Fakultas Unsrat Manado), Toar Palilingan, SH,MH (Wadir III Unsrat). Moderator Lendy Siar, SH,MH. (030)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60