Merasa Dirugikan Tingginehe Ajukan Somasi

Surat kuasa yang diserahkan pemberi kuasa Apwan Tingginehe kepada penerima kuasa Advokat Vanderiik Wailan SH.
banner 468x60

JURNALSWARA, Talaud –  Apwan Tingginehe (35) tahun pria asal Desa Tarun Selatan Kabupaten Kepuluan Talaud tidak terima atas pemberitaan di salah satu media online melalui advokat Reflindo SH menyatakan tidak terima dan mengajukan keberatan serta somasi kepada pihak terkait atas pemberitaan tersebut.

Apwan kemudian memberikan kuasa kepada Vanderiik Wailan SH untuk mewakili dirinya demi mengambil langkah hukum yang diperlukan guna menyelesaikan pemberitaan dan informasi yang sudah terlanjur beredar di tengah masyarakat, karena pemberitaan dari salah satu media online tersebut bahkan kemudian dibagikan ke sebuah grup media sosial yang terbesar di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Surat kuasa yang diserahkan pemberi kuasa Apwan Tingginehe kepada penerima kuasa Advokat Vanderiik Wailan SH.

“Apalagi yang bersangkutan sebagai aparat yang kesehariannya bertugas dan bertemu dengan masyarakat sehingga akibat pemberitaan dan sebaran postingan telah membuat yang bersangkutan sangat tidak nyaman dan sangat dirugikan,” jelas kuasa hukumnya, Kamis (17/3) di Melonguane.

Wailan melanjutkan, upaya somasi merupakan langkah hukum awal pihaknya dan selanjutnya akan ditindak lanjuti sebagaimana proses dan ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

“Yang kami minta adalah pihak yang diajukan somasi segera memberi tanggapan agar persoalan ini dapat segera diselesaikan. Tetapi bilamana tidak ditanggapi maka kami akan mengambil langkah hukum berikutnya sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku,” tutup Wailan.

Inilah lengkapnya surat tanggapan atau somasi yang dilayangkan Vanderiik Wailah SH kepada Advokat lainnya yakni Reflindo Loho

Melonguane, 14 Maret 2022

NOMOR : 0013/2022/VW&P
PERIHAL : HAK JAWAB/TANGGAPAN DAN SOMASI

Kepada Yth: Rekan. REFLINDO LOHO, SH
Di_
Tempat.

Dengan hormat,
saya VANDERIK WAILAN, SH dan Rekan sebagai Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor VANDERIK WAILAN, S.H & PARTNERS beralamat di Dusun II Niampak Utara Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud Propinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama APWAN P. TINGGINEHE, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 8 (delapan) Maret 2022 (Copy Surat Kuasa Terlampir), memberikan tanggapan Hak Jawab sekaligus sebagai somasi atas rilis berita yang rekan buat dan selanjutnya dimuat sebagai berita di media Online GAWAI.CO pada hari Selasa 8 Maret 2022 pada halaman Hukum & Kriminal, Talaud. Dan Kemudian dibagikan dalam Halaman Beranda Faceebook Grup Publik Talaud, oleh Pemilik Akun Facebook Bernama Prima Retno Amisi sedang Bersama Adv Reflindo Loho, menunjuk kepada pemberitaan di GAWAI.CO yang diduga Mencemarkan Nama Baik klien kami, maka dengan ini kami meminta klarifikasi dari saudara atas isi berita yang tanpa bukti tersebut khususnya pada Tuduhan Saudara.
Bahwa Hak Jawab/Tanggapan dan somasi ini kami uraikan sebagai berikut:

I. URAIAN LEGAL STANDING KAMI KUASA HUKUM DALAM HAK JAWAB/TANGGAPAN DAN SOMASI A QUO:
Bahwa Inisial ”AT” yang disebutkan pada pernyataan rekan sudah tegas, jelas yang dimaksud adalah klien kami atas nama APWAN TINGGINEHE. Sehingga kami memiliki legal standing untuk memberikan tanggapan dan sekaligus somasi kepada rekan.
“AT” adalah APWAN TINGGINEHE dapat kami buktikan sebagai berikut:
 Bahwa Klien rekan atas nama MARIA TUMAMBO dalam rilis berita dari rekan disebutkan. Kami kutip: “…Maria Tumambo telah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Talaud atas dasar suami Korban (AT)…”
 Bahwa Rekan juga telah tegas mengakui dalam rilis berita yang kami Kutip: “Penasehat Hukum Korban Reflindo Loho, SH menyebutkan, AT dan korban merupakan pasangan suami istri yang sah menurut hukum di Indonesia dengan Nomor akta Pernikahan 71.04/CPK2711200700050”.
 Bahwa rekan dalam rilis berita yang kami kutip: “ Seorang anggota Polri inisial AT…”. Ini conform klien kami adalah anggota Polri.
 Bahwa setelah memperoleh infomasi atas rilis berita dari rekan, maka kami memastikan kebenaran laporannya di Polres Talaud pada Rabu, 9 Maret 2022. Diperoleh dokumen TANDA BUKTI PELAPOR yang ditandatangani oleh Pelapor MARIA TUMAMBO dengan uraian peristiwa yang dilaporkan KDRT PSIKIS dengan terlapor APWAN TINGGINEHE.
 Bahwa dari uraian di atas tidak dapat dibantah lagi AT yang dimaksud adalah klien kami atas nama APWAN TINGGINEHE. Selain itu tidak ada seseorang lainnya yang dimaksud dengan inisial AT yang rekan maksudkan.

II. TANGAPAN/HAK JAWAB KAMI SELAKU KUASA HUKUM DARI APWAN P TINGGINEHE.
Bahwa kami selaku Kuasa Hukum dari Klien Kami APWAN TINGGINEHE sangat menghormati Langkah hukum yang dilakukan oleh Rekan dan Klien dari rekan atas nama MARIA TUMAMBO yang telah melaporkan klien kami APWAN TINGGINEHE di Polres Talaud. Ini adalah bagian hak dari setiap warga negara yang tidak dapat dibatasi oleh siapapun.
Bahwa kami menghormati pihak Kepolisian dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya terkait dengan laporan dari klien Rekan atas nama MARIA TUMAMBO.
Bahwa setelah terinformasi adanya laporan a quo, kami sebagai Kuasa Hukum dari Klien Kami APWAN TINGGINEHE sekali lagi menghormatinya, dan memastikan kami sudah siap menghadapi proses hukum terhadap klien kami dengan menunjukan sikap taat dan patuh pada prosedur dan tata cara dalam proses hukum kita yang bersifat integrated criminal justice system. Sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku (KUHAP).
Bahwa setelah munculnya rilis berita dari rekan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya kami telah membacanya secara cermat dan telah menentukan sikap hukum kami atas rilis berita a quo.
Bahwa dalam rilis berita dari rekan terdapat pilihan kata yang bersifat membingungkan terminologinya sehingga kami memandang tidak cukup menggambarkan sikap profesionalisme dan kompetensi rekan. Rilis berita dari rekan ada terdapat kalimat yang kami kutip: “…mulai melakukan tindakan kesewenangan…”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditemukan kata kesewenangan. Yang ditemukan hanyalah: wenang, berwenang, wewenang, kewenangan, sewenang-wenang, dan kesewenang-wenangan. Oleh karena itu tindakan kesewenangan yang rekan sebutkan dalam rilis berita adalah bersifat absurd.
Bahwa dalam rilis berita dari rekan yang kami kutip: “Loho mengatakan, perzinahan yang dilakukan AT bersama perempuan lain mengakibatkan kehamilan, sehingga membuat korban yang merupakan istri sah dari tersangka…”. Terkait dengan pernyataan ini rekan diduga telah merilis berita bohong/hoax yang diberitakan secara elektronik pada media Online GAWAI.CO selasa 8 Maret 2022, oleh karena setelah kami melakukan pengecekan laporan a quo di Polres Talaud adalah fakta bahwa pada saat rilis berita dari rekan ternyata belum ada penetapan tersangka kepada klien kami APWAN P. TINGGINEHE.
Bahwa dalam rilis berita a quo dari rekan sebagai seorang Advokad juga adalah sebagai salah satu unsur penegak hukum Jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad tetapi rekan telah tegas, jelas dan nyata menginjak-injak keluhuran dari falsafah hukum yaitu asas presumption of innocence yang melindungi kehormatan dari setiap subjek hukum Ketika berhadapan dengan proses hukum. In cassu kepada klien kami APWAN P TINGGINIHE karena rekan telah bersikap seolah-olah sebagai hakim pidana pada perkara in cassu dimana rekan dengan sengaja telah mengambil alih fungsi HJakim dengan memvonis bersalah klien kami bersalah melakukan beberapa perbuatan pidana yang rekan telah sebutkan dalam rilis berita. Padahal dalam kedudukan rekan yang sama dengan kami adalah sama- sama sebagai seorang Advokad bukan sebagai seorang hakim pidana yang memiliki kewenangan menjatuhkan vonis atas suatu perkara pidana.
Bahwa rekan dalam rilis berita yang kami kutip menyebutkan: “ Seorang anggota Polri inisial AT…” dari rilis berita a quo rekan tidak memisahkan antara individu/pribadi dan Lembaga. Sekalipun dalam individu juga melekat statusnya sebagai anggota Polri tetapi itu tidak berarti bahwa lembaganya juga wajib rekan sebutkan dalam rilis berita. Karena perbuatan yang diduga dilakukan dan rekan laporkan, itu perbuatan pribadinya secara individual TIDAK ADA KETERKAITAN DENGAN INSTITUSINYA IA BEKERJA YAITU POLRI Cq. Polres Talaud. Rilis berita dari rekan diduga berpotensi mempempengaruhi dan menggiring opini publik menjadi distrust terhadap Lembaga POLRI Cq. Polres Talaud.
Bahwa dalam rilis berita dari rekan diduga telah menuduh tanpa bukti klien kami APWAN TINGGINEHE melakukan perbuatan:
1) Melakukan perzinahan;
2) KDRT secara psikis;
3) Pengendalian dan pelarangan korban yang mengakibatkan korban tidak bisa lagi melakukan pekerjaan sehari-hari dikarenakan rasa takut dan tertekan;
4) Ada anak karena perzinahan yang lahir bulan Februari 2022.
Bahwa semua perbuatan yang ditudukan oleh rekan kepada Klien kami APWAN P TINGGINEHE adalah tuduhan tampa bukti yang kemudian rekan telah beritakan dengan tujuan diketahui oleh umum yang telah mengakibatkan kerugian kepada klien kami APWAN P TINGGINEHE karena kehormatannya telah dipermalukan di depan publik padahal peristiwanya masih bersifat laporan atau lebih tepat kami luruskan bersifat aduan karena ini terkait KDRT. Yang masih Panjang proses hukumnya dalam tatanan integrated criminal justice system. Sampai dengan rekan merilis berita a quo klien kami pun belum menerima panggilan untuk dimintai keterangan, belum ada bukti-bukti yang terkait dengan laporan dari rekan, belum ada visum et repertum psychiatricum/ visum et repertum psikiatrik, belum ada gelar perkara atas laporan a quo, belum ada penetapan tersangka, belum sebagai terdakwa, belum ada agenda persidangan perkara yang rekan laporkan, belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap/In kracht van gewijsde atas perkara yang rekan laporkan.

 

III. SOMASI.
Bahwa dari uraian tanggapan kami selaku kuasa hukum dari klien kami APWAN P TINGGINEHE, maka kami mensomasi rekan REFLINDO LOHO, SH untuk:
1) Menyampaikan permohonan maaf kepada klien kami lewat kami sebagai kuasa hukumnya. Permohonan maaf mana disampaikan lewat media Online GAWAI.CO dengan ijin share link ke semua media Online.
2) Mencabut laporan atau kami luruskan aduan KDRT PSIKIS dan laporan lainnya terkait klien kami APWAN TINGGINEHE di Polres Talaud.
3) Menyampaikan permohonan maaf kepada POLRI Cq. POLRES TALAUD karena telah menyebut institusi POLRI dalam rilis berita dari rekan padahal materi laporan rekan adalah perbuatan individu yang tidak ada keterkaitannya dengan institusi tempat klien kami bekerja yaitu POLRI Cq. Polres Talaud.
4) Angka 1 s/d 3 pada somasi a quo diberikan kesempatan kepada rekan untuk melaksanakannya dalam jangka waktu 7 hari terhitung sejak surat ini diterima.
5) Dalam hal permintaan ini tidak diindahkan, maka kami selaku kuasa hukum klien kami APWAN TINGGINEHE dengan alat bukti yang cukup yang telah kami siapkan, akan melakukan upaya hukum secara pidana, perdata dan penegkan kode etik sebagai advokad terhadap rekan.

IV. PENUTP
Demikianlah untuk Dimaklumi Hak Jawab/tanggapan sekaligus somasi ini disampaikan.

Hormat Kami
KUASA HUKUM APWAN P TINGGINEHE,

 

VANDERIK WAILAN, S.H.

Tembusan, Yth.
1. Media Online GAWAI.CO di alamatnya;
2. Ketua Pengadilan Negeri Melonguane di Melonguane;
3. KAJARI Talaud di Melonguane;
4. KAPOLRES Talaud di Melonguane;
5. Rekan-rekan media cetak dan online;
6. Klien kami APWAN TINGGINEHE sebagai informasi menjalankan kuasa.

 

(Debe)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60