Kejari Talaud Geledah BPKAD Talaud Kejar Dugaan Korupsi Mahkota

Suasana penggeledahan kantor BPKAD Pemkab Kepulauan Talaud
Penggeledaan kejaksaan negeri talaud di kantor BPKAD Pemkab Kepulauan Talaud
banner 468x60

 

Talaud – Kejaksaan Negeri kepulauan Talaud kembali melaksanakan penggeledahan.

Penggeledaan kejaksaan negeri talaud di kantor BPKAD Pemkab Kepulauan Talaud

Kali ini kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Talaud yang menjadi tujuannya, Senin (14/02/2022).

Tim tersebut terdiri dari Plh. Kepala Seksi Pidana Khusus Emnovry H. Pansariang, S.H., Kepala Seksi Intelijen Zulkarnaen P. Mustaka, S.H, Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang rampasan Sepriyadi, S.H., Kasubag Pembinaan Victor Sojow, S.H.,

Penggeledahan tersebut merupakan upaya Tim Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud untuk memperoleh dokumen terkait dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan Makhota Ratu Talaud Tahun Anggaran 2015.

Kepala Kejaksaan Negri Talaud Agustiawan Umar menjelaskan, ini sudah sesuai dengan surat perintah dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud. Penggeledahan ini adalah salah satu cara, karena beberapa pihak tidak kooperatif saat di lakukan pemanggilan. Makanya kami melakukan penggeledahan, dan ada beberapa surat atau dokumen yang kami sita.

” Memang kasus ini sudah mulai kelihatan dan terang benderang, hingga kelihatan proses pengadaan mahkota ratu ini. Memang sampai hari ini belum menetapkan tersangka akan tetapi sudah melihat beberapa pihak yang terlibat, dan itu bisa lebih dari dua orang untuk calon-calon tersangka yang bertanggung jawab terkait pengadaan barang dan jasa ini,” jelasnya.

Kajari melanjutkan, untuk ancaman sendiri akan digunakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Tipikor. Pasal 2 ayat (1) ancaman pidana penjara maksimumnya 20 tahun dan minimum empat tahun, sementara pasal 3 ancaman pidananya  maksimum 20 tahun, minimumnya hanya 1 tahun.

“Untuk penetapan tersangka kami akan lakukan secepatnya, karena saya sudah perintahkan kepada Kasi Pidsus hari jumat minggu depan sudah melakukan Ekspose Kasus,” terangnya.

Sementara itu Plh Kasi Pidsus Emnovri Pansariang SH yang juga selaku Kasi Datun Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud menerangkan,  terkait dengan penggeledahan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud itu terkait berkas.

“Jadi dalam penggeledahan tadi ada beberapa berkas yang kami sita. Intinya secara garis besar berkas yang di tahan berupa berkas pencairan pengadaan Mahkota Talaud, realisasi anggaran dan beberapa berkas atau dokumen pendukung,”terangnya.

PLH Kasi Pidsus yang juga merupakan ketua Tim peyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud ini menambahkan, penggeledahan ini terkait dengan dugaan tindak pidana pengadaan Mahkota Ratu Talaud tahun anggaran 2015.

“untuk Kerugian negara sendiri berdasarkan nilai kontrak itu sebanyak Rp 339.500.000. Dan untuk mahkotanya saat ini apakah ada atau tidak?,” tuturnya.

Tim Kejari Talaud saat tiba di Kantor BPKAD Pemkab Kepulauan TalaudSementara itu Sekretaris Badan Keuangan Daerah Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Kristin Gumansalangi ST menerangkan, memang benar terjadi penggeledahan dan peyitaan berkas.

“Jadi dalam penggeledahan tadi, tim jaksa melakukan peyitaan terkait berkas dugaan tindak pidana Korupsi tahun anggaran 2015. Untuk peyitaan dokumen ini, ada 11 dokumen yang di ambil oleh tim peyidik dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud,”singkatnya.

Diketahui, sebelumnya pada pekan yang lalu, Jumat (11/2), tim Kejaksaan Negri Melonguane melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Talaud. (Wem)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60