Siap-Siap, 4 Pokja Terancam Dibui

Keempat bekas Pokja, Frans Lua, Jhon Rianto Majampoh, Azarya Ratu Matuil, Jelbi Eris.
banner 468x60

JURNALSWARA, Manado – Hal mencengangkan terungkap dalam pembacaan putusan kasus gratifikasi eks bupati kepulauan Sri Wahyumi Maria Manalip SE dalam sidang putusan kasus gratifikasi APBD 2015-2017.

Dalam salah satu pertimbangan yang dibacakan hakim anggota Edý Darma Putra terungkap bahwa terjadinya gratifikasi dinilai dari sisi penerima bukan pemberi sehingga empat ketua pokja yakni masing-masing Jhon Rianto Majampoh, Azarya Maatuil, Frans Lua  dan Jelby Eris yang namanya selalu tersebut dalam persidangan bahkan hadir dalam persidangan di nilai oleh hakim dalam pertimbangan bahwa keempatnya ternyata meminta dan menerima fee sebesar 1,5 – 3 % dari para kontraktor yang digunakan untuk keperluan pokja maupun kebutuhan pribadinya.

Bacaan Lainnya
banner 300250

Sehingga secara hukum keempatnya terancam bakal dipidana karena telah melakukan gratifikasi.

Kuasa hukum terdakwa Sri Wahyumi Maria Manalip SE Eduard Manalip SH, bahkan menegaskan bahwa keempat mantan ketua pokja, bahwa keempatnya sudah harus segera diproses secara hukum karena terbuktì dalam pertimbangan hakim mereka telah meminta, menerima dan mengumpulkan fee 10% yang dalam keterangan mereka diserahkan kepada terdakwa yang sejak awal dibantah selama dalam persidangan.

Di lain pihak Sunarto Bataria SH,  mantan kabag hukum yang dikenal dengan sebutan kabag diskresi yang mengikuti jalannya persidangan berpendapat bahwa keempatnya ketika hakim membacakan pertimbangan hukumnya maka keempatnya sudàh harus dinonaltifkan darì jabatannya saat ini di pemkab kepulauan Talaud.

“Bahwa pertimbangan hakim menyatakan terjadinya kasus gratifikasi jelas dan terbukti keempatnya terlibat dan berperan aktif dengan meminta, menerima dan mengumpulkan fee 10% dan menyatakan diserahkan kepada terdakwa tetapi hal ini sangat jelas dibantah terdakwa dalam persidangan Juga keempatnya meminta, menerima dan memakai fee sebesar 1,5 sampai 3 persen untuk keperluan pokja juga kebutuhan pribadinya.

Sehingga keempatnya seharusnya mulai esok sudah harus diberhentikan dari jabatan karena telah terbukti melakukan tindakan melawan hukum dan telah terbukti dalam persidangan sesuai pertimbangan putusan yang dibacakan hakim dalam sidang tadi,” tegas Bataria.

Menanggapi pertimbangan putusan hakim terhadap keempat mantan ketua pokja, banyak pihak menanti keputusan dan sikap Elly Engelbert Lasut selaku Bupati Kepulauan Talaud terhadap kedudukan keempat pegawai yang pernah menjadi ketua pokja di masa bupati Sri Wahyumi Manalip dan saat ini menduduki jabatan di saat pemerintahan Elly Lasut selaku Bupati. (dede)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60