Kasus Gratifikasi Eks Bupati Talaud: SWM Minta Dibebaskan

banner 468x60

JURNALSWARA, Manado – “Oleh karena ketiga ketua pokja yakni Jhon Majampoh, Azarya Maatuil, Frans Lua, saya duduk sebagai terdakwa dan dituduh menerima gratifikasi. Padahal jangankan menerima, melihat uang sebanyak Rp.10.miliar pun tidak. Maka saya minta kepada majelis hakim untuk saya dibebaskan dari tuduhan dan dakwaan ini,” Demikian petikan isi pledoi mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip saat membaca nota pembelaan pribadinya dalam lanjutan persidangan kasus gratifikasi terhadap dirinya saat menjabat Bupati periode 2014-2019.

Sidang lanjutan yang digelar Kamis (6/1/2022) sore itu, Sri Wahyumi Manalip (SWM) yang tampil penuh modis nan feminim itu tampak sangat bersemangat dan tegar, dalam membaca pledoi pribadinya setebal 34 halaman.

Bacaan Lainnya
banner 300250

Mengawali pembacaan nota pembelaannya, Cheche sapaan akrab Sri memberi apresiasi kepada JPU sebagai representasi negara tetapi dalam pandangannya yang lebih penting dalam konsep negara hukum adalah azas keadilan.

MENGUATKAN: SWM saat didampingi suami serta anak-anaknya.

Sri menegaskan lagi, bahwa komitmen fee 10% yang dituduhkan ke dirinya, diterima oleh para ketua pokja dengan memberi uraian sebagaimana yang terungkap dan menjadi fakta persidangan yaitu komitmen fee sebesar 10% persen diminta oleh para ketuà pokja yakni Jhon Rianto Majampoh ketua pokja 2015, Azarya Ratu Maatuil ketua pokja 2016 dan Frans Weil Lua ketua pokja 2017.

 

Selanjutnya, uang komitmen fee diterima di rumah maupun di kantor ketiganya diserahkan oleh para kontraktor yang juga turut dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan. Kemudian, semua pemenang tender tahu bahwa tender atau lelang berjalan sesuai mekanisme.

Dimana hal tersebut juga diakui oleh ketiga ketua pokja dalam persidangan dan menjadi fakta persidangan.

Selanjutnya Sri Manalip juga memberikan uraian terkait keterangan yang dijadikan bukti berupa lembaran dengan pemberian berbagai kode, tidak pernah ia kenal dan tidak tahu.

“Megenai isi tangkapan layar telepon milik Azarya Maatuil dengan seseorang yang bernama Muhammad/cc perlu saya tegaskan bahwa hanya keluarga yang memanggil saya dengan nama CHECHE dan para ASN memanggil saya ibu dan masyarakat bukan ASN memanggil saya bunda,” bacanya.

Menyangkut sumber pendapatan dirinya Sri Manalip mengatakan bahwa ia punya sumber pendapatan yang jelas dan diketahui masyarakat serta dapat ditelusuri yakni berasal dari orangtuanya selaku pengusaha dan pedagang hasil bumi, dari suami yang mengabdi kepada negara dalam profesi saat ini sebagai hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Manado yang sudah bertugas selama kurang lebih 38 tahun dan masih aktif meskipun kondisi suami dalam keadaan sakit.

Oleh Jaksa penuntut umum saya didakwa telah mengarahkan ketiga ketua pokja dalam proses lelang yang dinyatakan oleh jaksa telah terbukti atas keterangan para ketua pokja, saksi lainnya juga keterangan saya selaku terdakwa.

Yang ingin saya katakan mengarahkan adalah tindakan nyata yang harus dibuktikan bukan sebagai narasi dan asumsi semata.

“Fakta persidangan baik ketiga orang ketua pokja dan saksi pihak kontraktor mengakui di bawah sumpah proses lelang berjalan sesuai mekanisme. Pertanyaan berdasarkan fakta persidangan yang saya sampaikan saat ini ialah di tahap manakah ada arahan saya dalam setiap proses lelang? Maka saya membantah dan menolak dugaan dan dakwaan yang disampaikan jaksa,” ucapnya.

Sri Manalip juga menolak dan membantah bukti daftar proyek, pemenang dan lokasi kerja bukanlah milik  maupun tulisannya.

“Saya mengetahui surat tersebut barulah di dalam persidangan ini. Lagipula surat dimaksud tidak ditemukan dalam ruang kerja maupun rumah pribadi saya. Dan jika daftar tersebut adalah saya yang buat maka bukankah seharusnya juga ada di tangan saya sebagi alat untuk melakukan kroscek dengan para ketua pokja. Tetapi justru daftar tersebut  didapatkan dari para ketua pokja,” baca Sri Manalip lugas.

Kemudian menurut nota pembelaan yang dibacakannya sendiri, Sri Manalip juga menyatakan bahwa unsur penerima dalam kasus gratifikasi adalah hal yang mutlak harus dibuktikan dalam persidangan.

“Saya dituntut dengan dakwaan menerima gratifikasi sebesar Rp.10.845.500.000 dan ini yang harus dibuktikan dalam persidangan. Saya mengakui telah menerima uang dengan total nilai Rp.1.975.000.000 yang saya terima melalui sopir, adc dan lainnya dan ini merupakan beban hukum saya.

Tetapi sisanya sebesar 80 % dari nilai dakwaan, jangankan menerima melihat pun saya tidak pernah. Dan penting disampaikan bahwa yang terungkap dan menjadi fakta persidangan adalah komitmen fee 10% justru diminta, diterima dan dinikmati oleh para ketua pokja dan diakui dan menjadi fakta persidangan. Lalu dimanakah saya menerimanya? Itu hanya berdasarkan keterangan para ketua pokja tanpa di dukung dengan bukti, yang valid, akurat dan meyakinkan,” ujarnya.

Terlebih penting lanjut Sri Manalip, selaku Bupati dirinya bukan unsur penentu dalam dan maupun keseluruhan proses lelang karena sebagaimana Perpres Nomor 14 tahun 2015 dan Perpres Nomor 18 tahun 2018 kewenangan soal proses lelang pengadaan barang dan jasa adalah kewenangan penuh pokja.

“Dan terbukti dalam persidangan para kontraktor menyerahkan komitmen fee 10% kepada para ketua pokja baik di rumah maupun di ruang kerjanya. Sehingga saya bukan penentu telah dapat dibuktikan melalui fakta-fakta persidangan dan saya bukanlah penerima komitmen fee tersebut sebagaimana juga dibuktikan dalam persidangan, melainkan para ketua pokja,”  urai Sri Manalip.

“Bahwa Pasal 11 Undang-Undang Tipikor pernah di sangkakan kepada Idrus Marham dalam kasus korupsi PLTU Riau-1 dimana Marham oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dinyatakan melanggar pasal 12 UU Tipikor namun dalam putusannya dì tingkat kasasi hakim berbeda pendapat majelis hakim menyatakan Idrus Marham melanggar pasal 11 bukan pasal 12 karena dalam kasus tersebut Idrus Marham bukan penentu dalam jabatannya untuk memutuskan proyek PLTU Riau-1,” beber Sri Manalip.

Berdasarkan fakta persidangan, kajian hukum dan analisanya, Sri Wahyumi Manalip yang pernah mempraperadilankan KPK namun merasa tidak pernah mendapatkan keadilan menganggap dan merasa ada sebuah kemungkinan proses peradilan dirinya dari awal yakni sejak Tahun 2019 adalah sebuah proses by order,, maka di hadapan majelis hakim ia kemudian meminta untuk dibebaskan dari semua dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum. (dd)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60