SWM: Saya Tidak Pernah Meminta Fee Proyek Kepada Siapapun

Suasana persidangan kasus gratifikasi bupati talaud 2014-2019 Sri Wahyumi Maria Manalip.
banner 468x60

JURNALSWARA, Manado – Bupati Kepulauan Talaud periode 2014-2019 Sri Wahyumi Manalip SE (SWM) yang kembali di tahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan dugaan gratifikasi pengelolaan keuangan daerah tahun 2015, 2016 dan 2017 menjalani pemeriksaan dengan agenda pemeriksaan terdakwa, Selasa (7/12) siang hingga sore tadi di di Pengadilan Manado, Pengadilan Terpadu, Jalan Adipura Raya, Kima Atas, Mapanget, Manado, Sulawesi Utara.

Sidang Diawali dengan pertanyaan-pertanyaan dari tiga hakim yakni Djamaludin Ismail, Muhammad Alfi Sahrin Usup, dan Hakim Ad Hoc Edy Darma Putra selaku pimpinan sidang, kemudian dilanjutkan dengan cecaran pertanyaan dari Jaksa Penuntut  KPK yang semua mencoba mengklarifikasi atau meminta tanggapan terdakwa menyangkut keterangàn para saksi yang dihadirkan.

Bacaan Lainnya
banner 300250

Hakim mengawali dengan pertanyaan  menyangkut pengelolaan keuangan daerah seperti apa yang terdakwa ketahui.

“Setahu saya pengelolaan keuangan itu bermasalah jika ada kerugian negara dan opini BPK membuktikan dengan memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian 1 kali dan empat kali Wajar tanpa Pengecualian di masa kepemimpinan saya,” jawab SWM tegas.

Secara prinsip SWM dengan tegas membantah bahwa dia  pernah meminta, menginstruksikan kepada Pokja untuk meminta fee 10% kepada setiap kontraktor selama ia menjabat bupati kepulauan Talaud.

“Saya tidak pernah meminta atau bahkan memberikan perintah kepada pokja untuk memungut fee 10% dari proyek yang berjalan di kepulauan Talaud.Terkait fee kalau ada itu inisiatif Pokja mencari kontraktor, meminta fee mengatasnamakan nama dan  jabatan selaku Bupati ,” tegas terdakwa dengan yakin, sekalipun di saat Hakim Anggota Alfi Usup mengungkit soal pertanyaan terdakwa kepada saksi Armindo Pardede pada persidangan sebelumnya.

“Dalam arti hari ini mundur satu langkah untuk kemudian maju seribu langkah. Maka kejujuran adalah modal utama dalam setiap jawaban saudara terdakwa,” ujar hakim Alfi sebelum terdakwa SWM memberikan jawaban tegas.

“Sejak awal saya memimpin maka sistem telah berubah dari sistem lelang proyek secara offline dirubah menjadi online. Maka siapapun termasuk saya selaku bupati sudah tidak bisa mengàtur jalannya lelang.
Sebab lelang dapat dilihat, diikuti oleh siapapun dari awal hingga akhir.

Lagipula saya sejak awal sudah menegaskan kepada pokja untuk bekerja sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku dan kembali saya tegaskàn pasti bermasalah pengelolaan keuangan daerah jika terjadi kerugian negara tapi fakta sampai hari ini kita semua bisa saksikan melalui penilaian BPK di masa jabatan saya,” lanjut Sri menegaskan.

Mengenai pertanyaan hakim, menyangkut kewenangan SWM selaku bupati dalam pengelolaan keuangan daerah dan juga pengawasan terhadap pokja, SWM memberikan keterangan.

“Selaku bupati dalam hal pengelolaan keuangan daerah saya  telah bekerja keras, saya tidak pernah meminta fee proyek kepada siapapun. Terkait fee, kalau ada itu inisiatif Pokja mencari kontraktor, meminta fee mengatasnamakan nama dan  jabatan selaku Bupati dan itu diluar kehendak dan pengetahuan saya,” tegas SWM lagi.

SWM juga menambahkan, di tahun pertama menjabat dirinya telah berupaya melakukan terobosan demi kemajuan daerah.

“Di tahun pertama saya menjabat, saya melakukan pemangkasan anggaran operasional saya, dari 8 miliar menjadi 3 miliar dimana pemangkasan 5 miliar digunakan dan atau dipakai untuk belanja langsung yang berhubungan dengan kepentingan publik dan masyarakat Talaud. Kemudian mengenai pokja saya sudah tidak memiliki kewenangan karena sudah ada aturannya termasuk SK Bupati tèntang pendelegasian kewenangan kepada pokja,” Tambah SWM.

Setelah melalui puluhan pertanyaan, SWM selaku terdakwa merasa hak asasinya dirampas karena tidak pernah diberitahu dalam kasus apa ia ditetapkan sebagai tersangka bahkan langsung ditahan oleh KPK pada tanggal kebebasannya yakni 29 April.

“Oleh KPK tidak ada pemeriksaan sebagai saksi langsung di tetapkan sebgai tersangka kemudian di tangkap tgl 29 April 2021, jg di tangkap pertama 29 April 2019,” jelas SWM.

Di akhir sidang, SWM selaku terdakwa mengaku bersalah atas penerimaan uang melalui bawahannya juga salah satu kontraktor.

“Yaa saya mengaku bersalah dan menyesal sekalipun kembali saya tegaskan saya tidak pernah memberi intstruksi ataupun arahan apalagi perintah kepada Pokja untuk meminta fee 10% kepada parà kontraktor.

Menyangkut pemberian dari salah satu kontraktor saya tidak tau niat dan motiasinya apa dan tidak perlu menanayakannya karena saya waktu itu sudah akan berangkat ke amerika. Saya mengakui kelalaian saya selaku pimpinan,” pungkas SWM.

Mengakhiri sidang, Jaksa KPK menunjukan dan melakukan klarifikasi terkait 62 bukti yang sebagian diakui dan sebagian besar tidak diakuinya. Sebab penjelasan SWM, dirinya tidak mengenal barang bukti yang ditunjukan.

konsisten dengan jawaban sejak awal persidangan bahwa barang bukti yang ditunjukan merupakan hasil kerja pokja yang tidak dia ketahui sama sekali.(dd) 

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60