Penolakan MA Soal Judicial Review AD ART Partai Demokrat, Ini Respon AHY

banner 468x60

JURNALSWARA, Jakarta – Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memberikan tanggapan mengenai Mahkamah Agung (MA) yang menolak judicial review atas AD/ART Partai Demokrat (PD) kepengurusannya yang diajukan KSP Moeldoko.

Dalam penyampaiannya secara virtual di Musda KE-IV Partai Demokrat, Rabu (10/11/2021), Agus mengajak kepada seluruh kader Partai Demokrat agar tak khawatir lagi diganggu oleh tangan-tangan oknum kekuasaan, seperti yang telah dilakukan oleh KSP Moeldoko.

Bacaan Lainnya
banner 300250

“Saya mengajak, mari jadikan hal ini sebagai momentum bagi kita, untuk terus memantapkan hati dan pikiran, agar tidak ragu-ragu berbuat yang terbaik untuk rakyat, berkoalisi dengan rakyat; tanpa harus khawatir diganggu oleh tangan-tangan oknum seperti KSP moeldoko,” ujar AHY

Di sisi lain, Agus juga menghimbau kepada para kader, jangan jadikan hal ini sebagai momen euphoria, tapi tetaplah rendah hati.

“Kita berharap, keputusan Mahkamah Agung ini akan menjadi referensi dan rujukan bagi proses hukum yang masih berjalan di PTUN. Mari kita terus kawal proses tersebut.

Insya Allah, Tuhan beserta kita, untuk kembali memenangkan perjuangan hukum ini, juga kembali memenangkan akal sehat dan hati nurani,”

Ketum Agus juga sempat menyentil beberapa kader Partai Demokrat di Sulawesi Utara yang sempat membelot mengikuti KSP Moeldoko, Akan tetapi ada beberapa kader yang sudah meminta maaf.

“Saya tahu di Sulawesi Utara ada juga yang terkontaminasi oleh gerakan KSP Moeldoko, tapi sudah ada kader yang meminta maaf, tak akan mengulangi perbuatannya, dan telah diterima lagi di keluarga besar Partai Demokrat,” ungkap Agus.

Perlu diketahui, juru bicara MA Andi Samsan Nganro, melalui press rilis yang diterima jurnalswara, pada Selasa (9/11/2021) malam.

Putusan perkara bernomor 39 P/HUM/2021 dengan Pemohon Muh Isnaini Widodo melawan Menkumham diputuskan dalam sidang yang dipimpin Majelis Hakim: Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. (Ketua Majelis), Is Sudaryono, S.H., M.H. (Hakim Anggota), dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. (Hakim Anggota), pada Selasa (9/11/2021).

MA menolak permohonan pemohon yang memberikan kuasanya kepada Yusril Ihza Mahendra dengan sejumlah alasan.

“MA tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus objek permohonan, karena AD ART tidak memenuhi unsur sebagai suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 8 UU PPP, bahwa AD ART Parpol bukan norma hukum yang mengikat umum, tetapi hanya mengikat internal Parpol yang bersangkutan, Parpol bukanlah lembaga negara, badan atau lembaga yang dibentuk oleh UU atau Pemerintah atas perintah UU, tidak ada delegasi dari UU yang memerintahkan Parpol untuk membentuk peraturan perundang-undangan,” bunyi alasan penolakan.

Sebagaimana diketahui, objek perkara yang dimohonkan adalah AD ART Partai Demokrat Tahun 2020 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Termohon Nomor M.H-09.AH.11.01 Tahun 2020, tanggal 18 Mei 2020, tentang Pengesahan Perubahan AD ART Partai Demokrat.(***/@jie)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60