Mendengar Keluh Kesah Para Pengelola Hotel di Manado

banner 468x60

JURNALSWARA, Manado – Hampir 2 Tahun Pandemi covid-19 telah menghantam hampir seluruh aktivitas ekonomi dunia, tak
terkecuali dengan Indonesia, setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan langsung tentang pandemi mematikan itu tepat Maret setahun yang lalu. Begitu banyak orang yang merasakan dampak dari mewabahnya Virus ini.

Tak hanya menyerang kesehatan masyarakat, tapi pandemi ini juga membuat remuk sendi perekonomian. Hampir sepanjang tahun 2020, bisnis retail, penerbangan, hingga bisnis perhotelan dan hiburan mengalami penurunan pendapatan bahkan sampai di tutup karena tak ada
pemasukan lagi.

Bacaan Lainnya
banner 300250

Tak hanya sampai di situ, adanya penerapan protokol kesehatan (Prokes) mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berlevel-level, dirasa menjadi penghambat dalam berinvestasi.

Pemerintah Indonesia telah bereaksi terhadap kondisi ini sejak awal Maret 2020 lalu dengan himbauan untuk melakukan aktivitas dari rumah. Ini memaksa berbagai bisnis dan industri untuk beradaptasi dengan keadaan yang tak menentu ini.

KELUH KESAH

Badan Pengurus Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Sulawesi Utara (BPD PHRI Sulut), Rabu (22/9/2021) menggelar acara silaturahmi dan diskusi dengan mengangkat tema ‘Jatuh Bangun Bisnis Perhotelan di Masa Pandemi’, yang belokasi Gedung N1 Bahu Mall Manado.

Dalam Diskusi yang digelar secara virtual bersama beberapa General Manajer (GM) hotel berbintang di Kota Manado ini, Nicho Lieke selaku Ketua BPD PHRI provinsi Sulawesi Utara, mendengarkan langsung keluh kesah dari para pengelola hotel itu.

Nicho mengatakan, industri perhotelan dan restoran saat ini dalam kondisi berjuang dan bertahan di tengah pandemi ini.

“Bisnis hotel dan restoran tengah berjuang keras bertahan di masa pandemi. Meski lagi terjepit, para pelaku usaha terus berinovasi agar bisnisnya tetap beroperasi,” ujar Nicho.

Industri perhotelan dan restoran tidak bisa berdiri sendiri. Para pelaku usaha sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) ini juga bergantung pada kebijakan pemerintah

“Industri perhotelan dan restoran mengalami masa paceklik akibat tekanan pandemi covid-19. Ditambah PPKM, pergerakan orang dibatasi. Pengusaha dihadapkan pada pilihan yang sulit dan rumit. Karena itu, kami berharap ada stimulus dan keringanan dari pemerintah,” katanya.

“Kami berharap adanya keringanan berupa penghapusan denda atau sanksi atas keterlambatan pembayaran PB1 (Pajak Bumi dan Bangunan), pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan,” tambahnya.

Untuk diketahui, diskusi dihadiri oleh GM Sintesa Peninsula Hotel Manado I Putu Anom Dharmaya, GM Hotel Aston Manado Johan L. Ranteupa, GM Ibis Hotel Manado Rispugi Listanto, GM Hotel Gran Whiz Megamas Manado Djemie Lala, GM Lion Hotel & Plaza Manado Daniel Thendean, dan CoFounder Kawanua Tourism Society Henry Umbas. Dari pihak PHRI Sulut antara lain, Joko Hadi Nugroho, Audy Charles Lieke, Syarif Darea, dan Muchammad Burhanuddin.

Menurut Johan, industri perhotelan di masa pandemi kayak pepatah ‘hidup segan mati pun enggan’. Pemberlakuan PPKM tak ubahnya seperti lockdown bagi bisnis hotel dan restoran, lantaran sulit beroperasi secara normal.

“Ini sangat berdampak bagi kami, apalagi untuk pembayaran sewa, listrik, pajak-pajak, sangat menyulitkan kami. Sintesa Peninsula bahkan pernah berhenti operasi selama dua bulan, Maret sampai Mei 2020. Kami terpaksa merumahkan karyawan untuk sementara, dan itu pilihan yang sulit,” paparnya.

Lanjutnya, hotel adalah tempat paling safety dalam berkegiatan selama masa pandemi ini. Dengan penerapan prokes yang ketat, hotel menjadi tempat paling mudah dalam memantau dan menangani penyebaran covid-19.

“Kami harap PHRI bisa meyakinkan pemerintah untuk mengurangi intesitas PPKM sehingga pelaku usaha bisa mengoperasikan bisnisnya secara normal,” ujarnya.

Bisnis hotel dan restoran masuk pada ketegori variable cost. Artinya, biaya yang dikeluarkan akan bertambah seiring dengan penjualan atau output yang dihasilkan, begitu juga sebaliknya. Karena berkurangnya tingkat hunian dan kegiatan di hotel selama PPKM, menurut Rispugi, seharusnya pemerintah memberikan ‘dispensasi’ kepada pelaku usaha hotel dan restoran.

“Ibis Hotel sempat tutup selama 7 bulan. Meski pemasukan minim, pajak tetap harus dibayarkan. Dengan biaya operasional hotel yang berbeda-beda, kami mengharapkan PHRI memperjuangkan keringan pembayaran PB1,” tuturnya.

Sementara Djemie mengeluhkan besaran pajak hiburan di Kota Manado. Menurutnya, angka 20% sangat memberatkan pengusaha. Saat disodorkan invoice, coorporate-nya belum menemukan ‘kata sepakat’ dengan Pemkot Manado. Apalagi, Gran Whiz pernah tutup selama 5 bulan.

“Kami berada di kawasan Megamas. 40-50% pemasukan berasal dari MICE. Yang kami amati, masih banyak dinas atau perangkat daerah yang belum berani buat MICE di hotel. Jika MICE dibatasi atau ditiadakan selama PPKM, dari mana kami harus bayar pajak hiburan yang 20% itu,” keluhnya.

Sedangkan Henry berbicara kiat hotel dalam mendukung pariwisata di masa pandemi. Hotel, katanya, dapat memanfaatkan peluang Work from Home (WFH) dengan menawarkan berbagai paket seperti untuk staycation, agar masyarakat bisa bekerja sambil berlibur.

“Ini merupakan bagian dari banyak strategi di bisnis hotel dan restoran. Strategi pemasaran di tengah pandemi, karena pelaku usaha hotel dan restoran butuh inovasi. Dunia perhotelan harus mengubah mindset dan beradaptasi dengan situasi yang ada,” imbuhnya.

Hal senada diungkapkan Audy. Menurutnya, untuk mewujudkan Manado menjadi kota destinasi pariwisata dunia, harus didukung dengan eksistensi dunia hiburan. Dalam dunia hiburan, pasti ada minuman beralkohol sebagai pelengkapnya.

Karena itu, PHRI Sulut harus mendorong produksi dan pengelolaan Cap Tikus (minuman beralkohol asal Sulut, red), sehingga mampu bersaing dengan produk sejenisnya. Cap Tikus sebagai bentuk kearifan lokal Sulut, menjadi pemikat turis untuk kembali berwisata di daerah ini.

“Jika wisatawan mancanegara ketagihan Arak Bali saat plesir ke Pulau Dewata, seyogyanya Cap Tikus memiliki daya tarik yang sama. Semua stakeholder di Sulut harus gencar mempromosikan Cap Tikus untuk go-international,” pungkasnya.

Silaturahmi dan diskusi yang berakhir pada pukul 17.00 Wita ini, menghasilkan rekomendasi PHRI Sulut ke pemerintah daerah sebagai berikut:

1. Mengurangi intensitas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sehingga kondisi perekonomian daerah bisa secepatnya kembali normal. Tentunya dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat.

2. Memberikan keringanan atau dispensasi kepada pelaku usaha hotel dan restoran khususnya dalam pembayaran pajak, sehingga operasional industri ini tetap berjalan baik meski di saat pandemi covid-19.

3. Mendorong minuman beralkohol Cap Tikus sebagai bentuk kekayaan lokal Sulawesi Utara) diproduksi secara massif, sehingga mampu mensejahterakan warga, khususnya petani Aren. Cap Tikus juga harus dikelola secara professional sehingga bisa bersaing di kancah nasional, regional, dan internasional.(@ji)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60