Pemkot Manado, KPK, KEMENDAGRI, dan BPKP Sepakat Cegah Keuangan Bocor

banner 468x60

JURNALSWARA, Manado – Walikota dan Wakil Walikota Manado Andrei Angouw dan dr. Richard Sualang didampingi Sekretaris Kota Bpk. Micler C.S Lakat mengikuti kegiatan “Sinergi Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah”, yang diseleggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), secara virtual di ruang Kerja Walikota, Selasa (31/8/2021).

Ketua KPK, Mendagri, serta bpkp dalam kegiatan launching MCP.

Dalam kegiatan itu, KPK, KEMENDAGRI, serta BPKP bersepakat memperkuat pengelolaan monitoring centre for prevention (MCP) dalam rangka optimalisasi implementasi perbaikan sistem kelola pemerintah didaerah

Bacaan Lainnya
banner 300250

Ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kepala daerah terhadap peran dan fungsi APIP (aparat pengawasan intern pemerintah).

Walikota, Wakil Walikota Manado serta sekda saat mengikuti launching mcp di ruang kerja Walikota.

Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dengan instansi lain yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dalam pemaparannya, pengawasan APIP-BPK-APH (aparat penegak hukum) tidak lagi saling tunggu menunggu. Untuk mengawal akuntabilitas kedaruratan Covid-19, skema layering peran APIP-BPK-APH tidak bisa dijalankan seperti biasanya.

Penyampaian Mendagri dalam kegiatan launching MCP.

Maka, dibutuhkan adaptasi yang relevan, sehingga identifikasi dan penyelesaian masalah semakin cepat. Diperlukan pula kolaborasi, karena APIP-BPK-APH memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

“Lebih baik mengutamakan pencegahan keuangan negara di awal ketimbang uang negara sudah terlanjur bocor,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri berharap, pengelolaan MCP bisa memastikan perbaikan tata kelola berlangsung secara kontinu, masif, dan terukur. KPK akan berkoordinasi dengan BPKP dan Kemendagri dalam monitoring, pendampingan dan pengawasan atas implementasi delapan area perbaikan tata kelola pemda (pemerintah daerah) yang terangkum dalam MCP. Yaitu, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa.

“KPK telah membangun dan secara berkala mengembangkan aplikasi MCP tersebut untuk mengukur capaian keberhasilan perbaikan tata kelola pemerintahan,” terang Firli.

Pada kesempatan itu juga, Kemendagri juga me-launching aplikasi sistem informasi pengawasan Inspektorat Jenderal (SIWASIAT) yang berisi e-audit: e-TLHP, e-dupak (aplikasi penilaian angka kredit pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah), dan e-dumas (aplikasi pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan SPAN LAPOR). Ini bakal diintegrasikan secara bertahap dengan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD).

Ini Merujuk Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kepala daerah, wakil kepala daerah, dan kepala perangkat wajib menindaklanjuti hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah paling lambat 60 hari setelah hasil pengawasan diterima.

Tak hanya Mendagri, Ketua KPK, Kepala BPKP, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, turut ambil bagian dalam kegiatan ; Launching Pengelolaan bersama MCP Pencegahan Korupsi.

Pertemuan ini diharapkan ada aksi pencegahan korupsi serta terbangunnya kesamaan persepsi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Acara diawali laporan oleh Irjen Depdagri, Arahan Ketua KPK serta pemaparan dari Kepala BPKP. Acara selanjutnya adalah sambutan Menteri Dalam Negeri dan selesai sambutan membuka secara resmi kegiatan ini.(*/v@n)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60